Adili Jokowi Vs Hidup Jokowi



Dalam beberapa waktu terakhir, muncul seruan "Adili Jokowi" yang viral di berbagai platform media sosial dan aksi demonstrasi di Indonesia. Seruan ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap mantan Presiden Joko Widodo, menuntut agar ia diadili atas berbagai kebijakan dan tindakan selama masa jabatannya. Fenomena ini terlihat dalam bentuk mural di berbagai kota seperti Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta, hingga Medan, yang menampilkan tulisan "Adili Jokowi". 

Selain itu, tagar seperti #AdiliJokowi dan #IndonesiaGelap menjadi trending di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), mengiringi aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Aksi-aksi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap situasi politik dan sosial di Indonesia pasca kepemimpinan Jokowi.

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan sikap sebaliknya. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo secara terbuka membela Jokowi dan mengungkapkan rasa sedihnya terhadap pihak-pihak yang menjelekkan mantan presiden tersebut. Pada acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU, Prabowo menyatakan, "Orang sudah tak berkuasa mau dijelek-jelekkin, jangan." Selain itu, pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Prabowo meneriakkan "Hidup Jokowi" sebagai bentuk penghormatan dan dukungannya. 

Sikap Prabowo ini menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati pemimpin yang telah berkontribusi bagi negara dan tidak terjebak dalam upaya saling menjatuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataannya bahwa ada pihak-pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Jokowi melalui politik pecah belah. 

Di sisi lain, munculnya seruan "Adili Jokowi" juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyebut coretan-coretan tersebut sebagai bentuk vandalisme dan menyarankan agar ketidakpuasan disalurkan melalui jalur hukum yang tepat, seperti melaporkannya ke KPK. 

Fenomena ini mencerminkan dinamika politik Indonesia pasca kepemimpinan Jokowi, di mana terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat yang menginginkan penegakan hukum terhadap mantan presiden dan pemimpin yang memilih untuk menjaga kehormatan pendahulunya demi persatuan bangsa.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sirampog menjadi Zona Siaga

KNIL dan Integrasi ke dalam Militer Indonesia: Sejarah, Konflik, dan Warisan dalam TNI

#Indonesiamerah: Penurunan IHSG dan Implikasinya bagi Ekonomi Indonesia